Meneladani Rasulullah dalam Melayani Depok: Dari Iman, Islam, hingga Ihsan

( Oleh : Rohmat Rospari, SE.MM)

Ada sebuah nikmat yang sering kali luput kita syukuri: kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat di Kota Depok, kota yang kita cintai dan menjadi ruang bersama bagi jutaan harapan.

Menjadi pelayan publik sesungguhnya bukan sekadar menjalankan pekerjaan. Di balik meja pelayanan, dokumen administrasi, program pembangunan, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan pemerintah, ada manusia yang berharap mendapatkan haknya secara adil dan bermartabat.

Karena itu, ketika berbicara tentang pelayanan publik, kita tidak hanya membutuhkan aturan dan prosedur. Kita juga membutuhkan keteladanan moral.

Di sinilah teladan Nabi Muhammad SAW tetap relevan, bahkan lebih dari 1.400 tahun setelah masa kenabiannya.

Allah SWT berfirman:

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.”

(QS. Al-Ahzab: 21)

Pertanyaannya, apakah keteladanan Rasulullah SAW masih relevan dengan kebutuhan pelayanan publik di Depok pada 2026?

Jawabannya: sangat relevan.

Bukan karena kita hendak menyamakan pemerintahan modern dengan pemerintahan pada masa Rasulullah, melainkan karena nilai-nilai universal yang beliau ajarkan—kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap manusia—tidak pernah kehilangan relevansinya.

*Iman, Islam, dan Ihsan sebagai Etika Pelayanan*

Dalam hadis yang masyhur, Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai iman, Islam, dan ihsan. Hadis yang diriwayatkan Muslim itu menunjukkan tiga dimensi penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Jika nilai tersebut kita refleksikan dalam konteks pelayanan publik, ketiganya dapat menjadi fondasi etika bagi seorang pelayan masyarakat.

*Pertama, iman sebagai integritas*

Iman menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah SWT.

Kesadaran seperti ini penting bagi siapa pun yang diberi amanah mengelola urusan masyarakat. Sebab integritas sejati tidak semata-mata lahir karena takut kepada kamera pengawas, pemeriksaan atasan, atau ancaman sanksi hukum.

Integritas lahir ketika seseorang sadar bahwa sekalipun tidak ada manusia yang melihat, Allah tetap mengetahui.

Dalam konteks pelayanan publik, kesadaran itu semestinya tercermin dalam sikap menolak korupsi, tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mempermainkan bantuan sosial, dan tidak meminta imbalan atas pelayanan yang memang menjadi hak masyarakat.

CCTV bisa mati. Sistem bisa mengalami gangguan. Pengawasan manusia bisa memiliki celah. Tetapi kesadaran kepada Allah tidak mengenal ruang gelap.

Karena itu, pembangunan sistem pemerintahan yang baik harus berjalan bersama pembangunan integritas aparatur.

*Kedua, Islam sebagai ketaatan pada aturan dan sistem.*

Islam mengajarkan kepatuhan kepada ketentuan yang benar. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kepatuhan terhadap hukum, standar pelayanan, prosedur, dan regulasi yang berlaku.

Pelayanan publik tidak boleh bergantung pada siapa yang datang, siapa yang dikenal, atau siapa yang memiliki akses lebih besar.

Warga di Cipayung harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga di Beji. Masyarakat di Tapos memiliki hak pelayanan yang sama dengan masyarakat di Sukmajaya.

Keadilan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus hadir dalam sistem.

Piagam Madinah sering dipandang sebagai salah satu contoh penting dari pengaturan kehidupan bersama pada masa Rasulullah SAW, dengan pengakuan terhadap keberadaan berbagai kelompok masyarakat dalam satu tatanan sosial-politik. Dalam konteks kekinian, spirit yang dapat kita ambil adalah pentingnya membangun tata kelola yang menjamin hak dan kewajiban warga secara adil.

Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang hanya melayani mereka yang dekat, dikenal, atau memiliki kekuasaan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghadirkan keadilan melalui sistem.

*Ketiga, ihsan sebagai pelayanan yang melampaui sekadar kepatuhan administratif.*

Ada perbedaan antara “pekerjaan sudah selesai” dan “masyarakat sudah terlayani dengan baik”.

SOP penting. Regulasi penting. Administrasi penting. Tetapi pelayanan publik tidak boleh kehilangan sentuhan kemanusiaan.

Ihsan mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik.

Seorang petugas mungkin saja berkata, “Semua sudah sesuai prosedur.” Namun seorang pelayan publik yang berjiwa ihsan akan melanjutkan pertanyaan: apakah masyarakat benar-benar memahami prosesnya? Apakah orang yang datang merasa dihargai? Apakah ada cara yang lebih baik untuk membantu tanpa melanggar aturan?

Di situlah pelayanan berubah dari sekadar pekerjaan menjadi pengabdian.

*Pelayanan Publik Juga Membutuhkan Keramahan*

Rasulullah SAW bukan hanya dikenal karena keadilan dan keteguhan prinsip, tetapi juga karena kelembutan dan kasih sayangnya.

Allah SWT berfirman:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka.”

(QS. Ali Imran: 159)

Ayat ini mengandung pesan yang sangat kuat bagi siapa pun yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pelayanan publik tidak seharusnya membuat warga merasa sedang berhadapan dengan tembok birokrasi.

Senyum, sapaan, kesediaan mendengarkan, dan bahasa yang santun mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan, hal-hal kecil tersebut dapat menjadi pengalaman yang sangat berarti.

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa senyum memiliki nilai kebaikan. Beliau juga memberikan perhatian kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

Kisah tentang seorang Badui yang buang air kecil di masjid juga memberikan pelajaran penting tentang cara menghadapi kesalahan. Para sahabat hendak bertindak keras, tetapi Rasulullah SAW memilih pendekatan yang lebih bijaksana: mencegah persoalan menjadi lebih besar, kemudian memberikan pemahaman dengan cara yang lembut.

Pelajarannya jelas: menyelesaikan masalah tidak harus dengan mempermalukan orang yang melakukan kesalahan.

Dalam pelayanan publik, pendekatan semacam ini sangat relevan.

Masyarakat yang belum memahami prosedur tidak selalu membutuhkan kemarahan. Mereka membutuhkan penjelasan.

Warga yang salah mengisi formulir tidak selalu membutuhkan bentakan. Mereka membutuhkan bantuan untuk memperbaikinya.

Orang tua yang kebingungan dengan sistem digital tidak membutuhkan kalimat, “Kan sudah ada aplikasinya.” Mereka membutuhkan petugas yang bersedia membantu.

Di situlah wajah pemerintah sesungguhnya terlihat.

Depok Tidak Hanya Membutuhkan Pemerintahan yang Bekerja, tetapi Pemerintahan yang Melayani

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan hanya berapa banyak program yang selesai, berapa banyak dokumen yang diterbitkan, atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.

Ada ukuran lain yang tak kalah penting: bagaimana masyarakat diperlakukan.

Apakah warga merasa dihargai?

Apakah mereka mendapatkan pelayanan secara adil?

Apakah mereka memperoleh informasi yang jelas?

Apakah mereka diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang?

Dan yang paling penting: apakah aparatur melihat pekerjaannya sebagai rutinitas administratif atau sebagai amanah?

Jika iman melahirkan integritas, Islam melahirkan kepatuhan pada sistem, dan ihsan melahirkan pelayanan terbaik, maka ketiganya dapat menjadi energi moral bagi birokrasi.

Dari sana lahir pelayanan yang ramah, sistem yang adil, dan pemerintahan yang inklusif.

Kita mungkin hidup di zaman yang berbeda dengan Rasulullah SAW. Teknologi kita berbeda. Sistem pemerintahan kita berbeda. Tantangan masyarakat juga semakin kompleks.

Tetapi manusia tetap membutuhkan kejujuran.

Masyarakat tetap membutuhkan keadilan.

Dan setiap warga tetap ingin diperlakukan dengan hormat.

Karena itu, meneladani Rasulullah SAW dalam pelayanan publik bukan berarti membawa masa lalu secara mentah ke masa kini. Yang kita bawa adalah nilai-nilainya: amanah, adil, lembut, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Depok membutuhkan birokrasi yang profesional. Tetapi lebih dari itu, Depok membutuhkan manusia-manusia yang bekerja dengan hati.

Sebab pada akhirnya, pelayanan publik bukan hanya tentang melayani urusan warga. Ia adalah tentang bagaimana negara hadir dan membuat warga merasa dihargai sebagai manusia.

Dan mungkin, di situlah makna pengabdian yang sesungguhnya: bekerja bukan sekadar karena kewajiban, tetapi karena kita sadar bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan—di hadapan manusia dan, kelak, di hadapan Allah SWT.